Cuplikan peraturan

Acara Pelepasan pak Eddhi Sutarto

2010-09-02T01:26:00.000-07:00

Tangis dan tawa berasal dari sumber yang sama.Tiada kata yang terucap,ha nya air mata menetes ,sebab kepindahan yang menjadi kerinduan telah terjawab,rasa su ka ,bahagia,dan goresan kebajikan tertanam begitu dalam di dalam jiwa.Hanya doa mengiring ,Semoga kesehatan dan kesuksesan melayani hari2...bapak.ami

Tidak pernah terpikir olehku selama ini ,akan berjumpa dengan seseorang yang Arif,bijak dan pinternya nggak ketulungan.Apakah dengan kemampuan yang mengagungkan membuat beliau menjadi,angkuh,sombong,atau acuh...diluar dugaan bahwa beliau ini amat ramah bukan hanya pada diriku tetapi pada setiap orang,bahkan sangat bersahaja...penuh senyum bahkan gemar menolong.aku setiap acara kegiatan di Semarang selalu,diminta menginap,padahal fasilitas hotel juga ada,tetapi tinggal dirumah beliau..kita bisa saling sering dan diskusi .
Ya ..indah sekali jika hidup ini selalu dilandasi cinta kasih yang tulus dalam persahabatan...
biarlah ini menjadi cermin dalam hidupku ,bahwa hari demi hari marilah kita isi dengan Kasih dan kebajikan...

Pak Eddhi menikmati suasana kantor yang akan ditinggalkan

Cindra mata dari KPPBC Cilacap

Ucapan teria kasih dari Instansi terkait

Ucapan terimah kasih dari Darma Wanita Cilacap diwakili bu Rosa

Para undangan

Penyanyi Bea Cukai Cilacap

Darma Wanita Cilacap

Dawet ayu perekat persaudaraan

Lampiran Dokumen Impor Sementara

2010-09-02T01:20:00.000-07:00

OB 23 - Izin Impor Sementara

Lampiran/Dokumen Pendukung Permohonan :

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan

3. Fotokopi NPWP - Nomor Pokok Wajib Pajak

4. Fotokopi SIUP dari Instansi Teknis.

5. Fotokopi Surat Persetujuan Tetap (SPT) BKPM

6. Fotokopi TDP - Tanda Daftar Perusahaan

7. Proforma Invoice dan Packing List

8. Spesifikasi Barang / Brosur / Gambar

9. Perjanjian Pemakaian

10. Pelabuhan Muat

11. Pelabuhan Bongkar

Penetapan KP dan TPS

2010-09-02T01:18:00.000-07:00

P- 20 /BC/2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN

DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Persyaratan dan Tatacara Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean, Pengelola

Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data tentang identitas penanggung jawab, badan usaha, dan alamat lokasi kawasan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;

b. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;

c. Bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara,

kecuali untuk Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 6 yang bukti penetapannya berupa rekomendasi dari instansi

terkait;

d. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan tempat atau

kawasan. Penguasaan dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka

waktu 3 (tiga) tahun;

e. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. Ukuran luas kawasan; dan

g. Gambar denah lokasi yang memuat antara lain pagar pembatas,

pintu masuk/keluar (gate), titik koordinat dan/atau tanda lain yang

disesuaikan dengan kondisi lokasi.

(4) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian kelengkapan

dokumen dan melakukan pemeriksaan lokasi atas kawasan yang akan

ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

(5) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sesuai contoh

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal

ini.

(6) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan berkas

permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan Berita

Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dengan menyebutkan tanggal permohonan diterima secara lengkap dan

benar.

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian terhadap pemenuhan

persyaratan administratif dan fisik terhadap permohonan yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Atas permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atas nama

Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam

jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan

diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan

Pabean oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan

sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan

Direktur Jenderal ini.

(4) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan oleh

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan yang disertai

dengan alasan penolakan.

(5) Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

adanya pencabutan.

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan pengawasan di bidang kepabeanan, Kepala Kantor

Wilayah atas nama Menteri Keuangan menetapkan batas-batas kawasan

dan pintu masuk/keluar (gate) atas suatu tempat atau kawasan yang

diajukan permohonan untuk penetapan sebagai Kawasan Pabean.

(2) Batas-batas kawasan dan pintu masuk/keluar (gate) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. pagar pembatas dan pintu masuk/keluar (gate); atau

b. titik koordinat dan/atau tanda lain yang disesuaikan dengan kondisi

lokasi.

(3) Kawasan Pabean dinyatakan sebagai kawasan terbatas (restricted area).

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Penetapan dan Jenis Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 8

(1) Penetapan suatu kawasan, bangunan, dan/atau lapangan sebagai

Tempat Penimbunan Sementara ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

atas nama Menteri Keuangan.

(2) Kawasan, bangunan, dan/atau lapangan yang diajukan penetapan

sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. Lapangan Penimbunan;

b. Lapangan Penimbunan Peti Kemas;

c. Gudang Penimbunan; dan/atau

d. Tangki Penimbunan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tatacara Penetapan

Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 9

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara,

pengusaha tempat penimbunan harus mengajukan permohonan

penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara kepada Kepala

Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai

contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur

Jenderal ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat data:

a. nama dan alamat penanggung jawab;

b. nama dan alamat badan usaha;

c. lokasi tempat penimbunan;

d. jenis tempat penimbunan; dan

e. ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) tempat penimbunan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum;

b. Surat Izin Usaha dari instansi terkait;

Izin dari Pemerintah Daerah setempat;

d. Bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan suatu bangunan,

tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas.

Penguasaan dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3

(tiga) tahun;

e. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak;

f. Gambar denah dan batas-batasnya yang meliputi tempat

penimbunan barang impor, ekspor, barang untuk diangkut ke dalam

daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean, dan tempat

pemeriksaan barang dan ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai;

g. Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki

dan surat pernyataan sanggup untuk menyediakan peralatan dan

fasilitas yang memadai;

h. Surat pernyataan sanggup menyediakan bangunan untuk tempat

pemeriksaan barang dan membuat laporan perkembangan

penyediaan bangunan tersebut setiap 3 (tiga) bulan.

i. Surat keterangan dari pengelola Kawasan Pabean tentang

penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang

disamakan dengan itu di dalam Kawasan Pabean bersangkutan

sebagai Tempat Penimbunan Sementara;

j. Surat pernyataan sanggup melaksanakan administrasi pembukuan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; dan

k. Surat pernyataan sanggup melaksanakan peraturan perundangundangan

di bidang kepabeanan.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan

Sementara di Tempat Lain yang belum ditetapkan sebagai Kawasan

Pabean, maka permohonan yang diajukan sekaligus merupakan

permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean.

(5) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang menerima permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian kelengkapan

dokumen dan melakukan pemeriksaan lokasi atas bangunan dan/atau

lapangan atau tempat lain yang akan ditetapkan sebagai Tempat

Penimbunan Sementara.

(6) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sesuai contoh

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal

ini.

(7) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan berkas

permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri dengan Berita

Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dengan menyebutkan tanggal permohonan diterima secara lengkap dan

benar.

Pasal 10

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan penelitian terhadap pemenuhan

persyaratan administratif dan fisik terhadap permohonan yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Atas permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah

atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan

dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak

permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penetapan Sebagai Tempat

Penimbunan Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri

Keuangan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII

Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan oleh

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan yang disertai

dengan alasan penolakan.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4),

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan

persetujuan atau penolakan penetapan sebagai Tempat Penimbunan

Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan atau

penolakan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (2).

(6) Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan adanya pencabutan.

Bagian Ketiga

Jaminan

Pasal 11

(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang telah mendapatkan

Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), wajib menyerahkan

jaminan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang

mengawasi.

(2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. uang tunai;

b. jaminan bank; dan/atau

c. jaminan dari perusahaan asuransi.

(3) Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

memperhatikan kapasitas, jenis, dan/atau volume barang yang ditimbun,

dengan ketentuan:

a. sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hekto

are (ha) luas lapangan untuk Lapangan Penimbunan dan Lapangan

Penimbunan Peti Kemas;

b. sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap seribu

meter kubik (1000m3) volume ruang bangunan untuk Gudang

Penimbunan; dan

c. sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kiloliter (kl)

kapasitas untuk Tangki Penimbunan.

(4) Bagian dari satuan luas atau volume kapasitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dibulatkan jumlahnya menjadi satuan luas dan/atau volume

penuh.

(5) Atas penyerahan jaminan sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dan melakukan

pengelolaan dan pengadministrasian jaminan.

Keberatan

2010-09-02T01:17:00.001-07:00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 146/PMK.04./2007
TENTANG
TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 93 ayat (6), 93A ayat (8) dan 94
ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Pengajuan
Keberatan Kepabeanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA
PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun
2006.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
3. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk
dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Kepabeanan.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Kepabeanan.
5. Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi berupa denda menurut
Undang-Undang yang pengenaannya ditetapkan secara tertulis oleh pejabat bea dan
cukai terhadap orang yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa
sejumlah uang yang wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan.
6. Kekurangan pembayaran adalah kekurangan bea masuk, cukai dan pajak dalam
rangka impor, serta sanksi administrasi berupa denda.
BAB II
PENGAJUAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Keberatan atas Tarif, Nilai Pabean, dan/atau Sanksi Administrasi
Pasal 2
Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal Bea
dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai mengenai:
a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; dan
b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
Bagian Kedua
Keberatan selain atas Tarif dan/atau Nilai Pabean
Pasal 3
Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal Bea
dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai mengenai:
a. kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor selain
karena tarif dan/atau nilai pabean; dan
b. penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Ketiga
Persyaratan Pengajuan Keberatan
Pasal 4
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, dengan dilampiri:
a. bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti
pelunasan tagihan; dan
b. fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat
dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
(3) Bukti penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak
diperlukan dalam hal:
a. barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai pengajuan
keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang tersebut
belum diterbitkan persetujuan pengeluaran oleh pejabat bea dan cukai;
b. tagihan telah dilunasi; atau
c. penetapan pejabat bea dan cukai tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.
Pasal 5
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diajukan dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan.
(2) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat
penetapan, keberatan tidak diajukan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan
penetapan pejabat bea dan cukai dianggap diterima.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan satu surat
keberatan untuk setiap penetapan.
BAB III
PUTUSAN KEBERATAN
Pasal 6
(1) Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas keberatan diterima secara
lengkap.
(2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima alasan, penjelasan, atau bukti
dan/atau data pendukung tambahan lain secara tertulis dari orang yang mengajukan
keberatan, sepanjang belum ditetapkan keputusan atas keberatan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Untuk memutuskan keberatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta bukti
dan/atau data lain yang diperlukan kepada orang yang mengajukan keberatan atau
pihak lain yang terkait.
Pasal 7
(1) Apabila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak menerbitkan keputusan,
maka keberatan dianggap dikabulkan.
(2) Dalam hal permohonan terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan surat
keputusan.
(3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan
dimaksud dan pengiriman keputusan tersebut dinyatakan dengan bukti pengiriman.
(4) Orang yang mengajukan keberatan dapat menanyakan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila sampai dengan hari ke 70 (tujuh puluh) dari
sejak berkas keberatan diserahkan secara lengkap, keputusan atas pengajuan
keberatan belum diterima.
(5) Atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Bea
dan Cukai menyampaikan secara tertulis tentang penyelesaian keberatan yang
bersangkutan.
(6) Keputusan atas keberatan hanya berlaku untuk pengajuan keberatan yang diajukan.
Pasal 8
Dalam hal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan, keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), juga
berfungsi sebagai dasar untuk pengajuan:
a. pengembalian jaminan;
b. pengembalian bea masuk, dan sanksi administrasi berupa denda;
c. pengembalian pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku; atau
d. proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan ini, proses penyelesaian terhadap keberatan dilakukan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Kepabeanan dan cukai.
BAB V
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Peraturan
Direktur Jenderal Pajak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Pasal 11
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor
380/KMK.05/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Kepabeanan dan Cukai sepanjang mengatur tatacara pengajuan keberatan kepabeanan,
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2007
Menteri Keuangan
ttd,-
SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 146/PMK.04./2007
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
KEBERATAN KEPABEANAN
CONTOH
SURAT PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor : ……………. (1) ………. … (2) …, tgl. … (3)
..
Lampiran : …………… (4) ………
Hal : Keberatan atas ………(5) ……..
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
melalui
………………… (6) …………………….
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………………. (7) ………………………….
Jabatan : ………………………………. (8) ………………………….
Nama Perusahaan:………………………………. (9) ………………………….
Alamat : ………………………………. (10) …………………………
NPWP : ………………………………. (11) …………………………
dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan ………. ………. (12) ………. seperti
dimaksud pada:
- Surat penetapan nomor .….. (13) …… tanggal ….….. (14)….…..…
- tentang ……………………(15)……………………………….
yang mengakibatkan:
a. kami diwajibkan untuk membayar bea masuk/bea keluar/cukai/sanksi administrasi
berupa denda/bunga/pajak dalam rangka impor sejumlah Rp. … (16)
…(……………………….)*).
b. …..…..(17)………..
Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut
……………………
………………………………………(18)….…………………………………………………………
………
……………………………………..…………………………………………………… **)
Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
a. jaminan/bukti bayar/keterangan barang belum dikeluarkan dari kawasan pabean*)
b. fotokopi surat penetapan
c. data pendukung lainnya berupa …………. (19) …………….***)
Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.
Hormat kami,
………(20)………
…
Tembusan:
1. Direktur PPKC;
2. Kepala Kantor Wilayah…… (21) ….……….
*) tidak diperlukan dalam hal tidak terdapat kekurangan pembayaran
**) bila tempat tidak mencukupi dapat dipergunakan lembar lain
***) diisi bila ada
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN OLEH
PIHAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
No. (1) s.d.(4) : Cukup jelas
No. (5) : Diisi jenis keberatan, contohnya “penetapan klasifikasi.”
No. (6) : Diisi nama serta alamat Kantor Pabean tempat pengajuan keberatan,
misalnya “Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III,
Jalan Pabean nomor 1, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta”.
No. (7) s.d. (11) : Cukup jelas.
No. (12) : Diisi jenis keberatan, contohnya: “klasifikasi” atau “nilai pabean”
No. (13) & (14) : Diisi nomor dan tanggal surat penetapan, contoh: “SPTNP-1234/WBC.04/
KP.03/2007 tanggal 1 Maret 2007”.
No. (15) : Diisi materi surat penetapan, misal : “penetapan klasifikasi dan nilai
pabean”.
No. (16) : Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea masuk/bea keluar/cukai/sanksi
administrasi berupa denda/bunga/pajak dalam rangka impor, dalam
angka dan huruf.
No. (17) : Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat nomor (15) dalam hal
tidak terjadi kekurangan pembayaran bea masuk/bea keluar/cukai/sanksi
administrasi berupa denda/bunga/pajak dalam rangka impor.
No. (18) : Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat
mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang
yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
No. (19) : Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar
argumentasi penjelasan No. (17).
No. (20) : Diisi tanda tangan dan nama sesuai dengan No. (7).
No. (21) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor
pabean tempat keberatan diajukan
MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Risalah NP-SE-22 /BC/2009

2010-09-02T01:17:00.000-07:00

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Jalan Jenderal A. Yani By Pass Telepon 4890308
Jakarta 13230 Teleks 49326
Kotak Pos 108 Jakarta 10002 Faksimili 4750805
Website www.beacukai.go.id
29 September 2009
Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Utama;
2. Kepala Kantor Wilayah;
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan;
4. Para Eselon II;
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
SURAT EDARAN
Nomor SE-22 /BC/2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSAAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor
51/PMK.4/2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,
Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai jo. Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan,
Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa, perlu untuk mengatur Petunjuk
Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
(SP3DRI) sebagai berikut:
1. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) disampaikan pada
hari kerja berikutnya setelah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan
Surat Teguran, dimana orang yang berutang belum melunasi kewajibannya.
2. Penyampaian SP3DRI disertai dengan:
a. Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai nomor P-25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009; dan
b. Risalah Penetapan Pejabat sesuai dengan Lampiran I.
3. Dalam melaksanakan angka 2 di atas seksi perbendaharaan atau pejabat bea dan cukai
yang menangani penagihan agar melakukan pemantuan atas tindak lanjut Surat Teguran
yang telah diterbitkan. Apabila terdapat Surat Teguran yang sampai dengan hari ke-14
belum diselesaikan kewajibannya, maka selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan data
pendukung yang akan dilampirkan pada SP3DRI sebagaimana dimaksud angka 2 di atas.
Dalam hal kelengkapan data pendukung belum tersedia, seksi perbendaharaan
berkoordinasi dan meminta data-data penetapan atau risalah penetapan dengan unit
terkait (Seksi Pabean, PFPD, dsb) sebagai bahan lampiran penyampaian SP3DRI.
4. Dalam hal penetapan dilakukan oleh pejabat bea dan cukai diluar Kantor Pabean yang
melakukan monitoring penagihan, maka pejabat bea dan cukai yang melakukan
penetapan:
a. melampirkan risalah penetapan pada saat penyampaian tembusan surat penetapan ke
Kantor Pabean; atau
b. melampirkan Laporan Hasil Audit.
5. SP3DRI disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang
berutang, yaitu KPP yang mengawasi sesuai dengan domisili dalam Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
6. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi, kepala Kantor Pabean harus
menyampaikan laporan tindak lanjut Penagihan atas dasar SP3DRI sesuai dengan
lampiran II yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dan disampaikan bersamaan
dengan laporan bulanan penagihan dan pengembalian sebagaimana diatur dalam Surat
Edaran nomor SE-05/BC/2009 tanggal 10 Maret 2009.
7. Bahwa untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaannya, maka dibuat
Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam lampiran III Surat Edaran ini.
Demikian disampaikan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
ttd,-
Anwar Suprijadi
NIP 120050332
Tembusan :
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Tenaga Pengkaji dan Kepala Pusat di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor SE-22/BC/2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
RISALAH PENETAPAN
I. IDENTITAS PEMBERITAHUAN
1. Pemberitahuan Pabean : ...................................... (1) ...........................................
2. Nomor & Tanggal : ...................................... (2) ...........................................
3. Importir/Pengusaha : ...................................... (3) ...........................................
4. NPWP : ...................................... (4) ...........................................
II. SURAT PENETAPAN
1. Jenis Surat Penetapan : ...................................... (5) ...........................................
2. Nomor & Tanggal : ...................................... (6) ...........................................
3. Dasar Penetapan : ...................................... (7) ...........................................
III. URAIAN TERJADINYA PENETAPAN
1. Data Sesuai Pemberitahuan Pabean :
............................................................ (8) ...............................................................
2. Penetapan Pejabat Bea dan Cukai :
............................................................ (9) ...............................................................
.................. (10) .................
.................. (11) .................
.................. (12) .................
NIP. ............ (13) ...............
Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor SE-22/BC/2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
TATACARA PENGISIAN RISALAH PENETAPAN
1. Risalah Penetapan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
penetapan. Dalam hal Risalah Penetapan berasal dari Laporan Hasil Audit (LHA), maka
Risalah Penetapan dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Perbendaharaan.
2. Risalah Penetapan dibuat untuk satu Surat Penetapan.
3. Pengisian kolom-kolom Risalah Penetapan adalah sebagai berikut :
No (1) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis Pemberitahuan Pabean
Contoh : PIB (BC 2.0)
No (2) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal dari
Pemberitahuan Pabean.
No (3) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama importir atau pengusaha.
No (4) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
No (5) : Diisii pada kolom yang disediakan dengan jenis surat penetapan.
Contoh : SPTNP
No (6) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal surat penetapan.
No (7) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan pasal dalam Undang-Undang
Kepabeanan yang menjadi dasar penetapan.
Contoh : Pasal 16 UU 10 Tahun 1995 Jo. UU 17 Tahun 2006
No (8) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan data sesuai yang diberitahukan oleh
pemberitahu pada Pemberitahuan Pabean.
No (9) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan yang dilakukan oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
No (10) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat, tanggal, bulan dan
tahun ditandatanganinya Risalah Penetapan.
No (11) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang
melakukan penetapan atau Kasi Perbendaharaan.
No (12) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pejabat yang melakukan
penetapan.
No (13) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Induk Pegawai dari Pejabat
Bea dan Cukai yang melakukan penetapan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
ttd,-
Anwar Suprijadi
NIP 120050332
Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor SE- /BC/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
NOMOR TANGGAL PPN PPnBM PPh Ps.22 BUNGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
Kepala Kantor,
………………….
NIP …………..
Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah……... Direktur Jenderal,
ttd,-
Anwar Suprijadi
NIP. 120050332
LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT SP3DRI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI/KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ………
BULAN ……………. TAHUN ANGGARAN ………….
ALAMAT NILAI SP3DRI KETERANGAN
JUMLAH
NO SP3DRI IMPORTIR NPWP KPP
Lampiran III
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai nomor SE- 22 /BC/2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyampaian Surat Pemberitahuan
Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
(SP3DRI)
SOP tentang Laporan Bulanan Tindak Lanjut SP3DRI
NO AKTIVITAS KEPALA KANTOR SEKSI PERBENDAHARAAN UNIT YANG MELAKUKAN
PENETAPAN
1. Inventarisasi Data Surat
Teguran yang telah diterbitkan.
2. Pejabat Bea dan cukai
melakukan pemantauan tindak
lanjut atas Surat Teguran yang
telah diterbitkan.
3. Apabila hasil penelitian dan
pemeriksaan terdapat Surat
Teguran yang belum
diselesaikan pembayaran
sampai dengan hari ke-14,
maka dilakukan penelitian lebih
lanjut atas Surat Teguran
tersebut.
4. Meneliti kelengkapan data
pendukung yang akan
dilampirkan pada SP3DRI.
5. Menyiapkan data penetapan
sebagai bukti dan perincian
yang akan dilampirkan pada
pada saat penerbitan SP3DRI
6. Jika dipandang perlu dapat
mengajukan permintaan Risalah
Penetapan kepada unit yang
malakukan penetapan (misal;
Sie.Pabean;PFPD;dsb).
7. Menerima, meneliti dan
memeriksa permintaan Risalah
Penetapan terkait dengan Surat
Teguran yang dimaksud dari
Kepala Seksi Perbendaharaan.
8. Menyampaikan Risalah
Penetapan atas Surat Teguran
dimaksud kepada Kepala Seksi
Perbendaharaan yang akan
digunakan sebagai lampiran
bukti dan perincian pada
SP3DRI.
9. Kepala Seksi Perbendaharaan
menerima Risalah Penetapan,
selanjutnya memeriksa dan
mendisposisiskan untuk di
monitor perkembangan sesuai
dengan Surat Tegurannya..
10. Setelah 21 hari sejak
diterbitkannya Surat Teguran,
dan belum dilakukan
penyelesaian maka membuat
konsep Surat Paksa dan
SP3DRI berikut lampiran
Risalah Penetapan yang
selanjutnya disampaikan ke
Kepala Kantor
11. Kepala Kantor menerima dan
memeriksa konsep Surat Paksa
dan SP3DRI berikut Risalah
Penetapan, selanjutnya
menandatangani Surat Paksa
dan SP3DRI.
12. Kepala Kantor menyampaikan
SP3DRI ke KPP sesuai NPWP
berdomisili paling lambat hari
ke-22 sejak diterbitkannya Surat
TeguranSP3DRI.
MULAI
Meneliti kelengkapan
data pendukung
Meneliti dan memeriksa
penyelesaian Surat
Teguran yang telah
diterbitkan
Melakukan penelitian
lebih lanjut atas Surat
Teguran yang belum
diselesaikan pada hari
ke-14
Menerima , meneliti,
dan memeriksa
permintaan Risalah
Penetapan yang terkait
dengan Surat Teguran
dimaksud.
Menerima, memeriksa
dan mendisposisikan
Risalah Penetapan dari
unit yangmelakukan
penetapan
Membuat konsep Surat
Paksa dan SP3DRI
berikut lampiran Risalah
Penetapan bila hingga
hari ke-21 sejak Surat
Teguran, dan belum
dilakukan penyelesaian
Menyampaikan SP3DRI
paling lambat hari ke-22
sejak diterbitkannya Surat
Teguran ke KPP sesuai
NPWP berdomisili
SELESAI
Menyampaikan Risalah
Penetapan atas Surat
Teguran dimaksud
Menerima,
memeriksa dan
selanjutnya
menandatangani
Surat Paksa dan
SP3DRI
Mengajukan Risalah
Penetapan kepada unit
yang melakukan
penetapan jika tidak
tersedia data penetapan
dimaksud.
Data
Penetapan 1
Tidak tersedia
Tersedia
1

Pengertian Jaminan bank

2010-09-02T01:16:00.000-07:00

I. PENGERTIAN

Jaminan Bank adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin tidak menepati janji.

Lihat juga penjelasan mengenai Jaminan secara detil

II. KETENTUAN UMUM

1. Jaminan Bank dapat digunakan atas pembayaran pungutan negara yang berkaitan dengan:

o pemberian fasilitas TPB

o impor sementara

o ijin pengeluaran pendahuluan dengan penangguhan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor

o kekurangan pembayaran akibat penetapan tarif/nilai pabean oleh pejabat Bea Cukai yang diajukan keberatannya

o sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh pejabat Bea Cukai yang diajukan keberatannya

2. Besarnya jumlah Jaminan Bank dalam hal:

o pemberian fasilitas TPB

o impor sementara

o ijin pengeluaran pendahuluan

3. Kekurangan pembayaran akibat penetapan tarif/nilai pabean yang diajukan oleh pejabat
Bea Cukai yang diajukan keberatannya sekurang-kurangnya sebesar jumlah Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang.

4. Besarnya jumlah jaminan atas pembayaran atau denda administrasi sekurang-kurangnya sebesar jumlah denda administrasi yang harus dibayar.

5. Jaminan Bank yang dapat diterima sebagai jaminan pembayaran adalah Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.

III. JANGKA WAKTU JAMINAN BANK

1. Jangka waktu jaminan dalam hal fasilitas TPB, impor sementara, dan ijin pengeluaran pendahuluan adalah selama jangka waktu penangguhan ditambah 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan jangka waktu jaminan dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk yang tembusannya disampaikan kepada Bank penerbit jaminan sebelum tanggal jatuh tempo.

2. Jangka waktu jaminan dalam hal kekurangan pembayaran akibat penetapan tarif/nilai pabean oleh pejabat Bea Cukai adalah 90 (sembilan puluh) hari. Perpanjangan jangka waktunya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Bea Cukai atau pejabat yang ditunjuk, yang tembusannya disampaikan kepada bank penerbit jaminan sebelum tanggal jatuh tempo.

IV. PELUNASAN PUNGUTAN NEGARA

Pelunasan pungutan negara dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi yang menerbitkan Jaminan Bank.

Penyimpangan dari ketentuan pelunasan negara dimaksud hanya dapat dilakukan setelah disetujui Direktur Jenderal Bea Cukai atau pejabat yang ditunjuk.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal pihak yang dijamin belum/tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo, Direktur Jenderal Bea Cukai memberitahukan kepada Bank penerbit jaminan agar mencairkan Jaminan Bank dengan mengkredit ke dalam rekening Bea Cukai selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Jaminan Bank.

2. Bank penerbit jaminan wajib meminta penegasan kepada Bea Cukai mengenai telah atau tidaknya pihak yang dijamin memenuhi kewajibannya dalam hal Bea Cukai tidak memberitahukan kepada bank penerbit jaminan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal jatuh tempo.

3. Apabila Bank penerbit jaminan tidak menerima penegasan dari Bea Cukai sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka Jaminan Bank dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada pihak yang dijamin.

VI. KEWAJIBAN DITJEN BEA DAN CUKAI

Bea Cukai wajib memberikan jawaban atas permintaan penegasan dari Bank penerbit jaminan sebelum tanggal jatuh tempo.

VII. WEWENANG DITJEN BEA DAN CUKAI

1. Bea Cukai berwenang menolak Jaminan Bank yang baru, jika Bank penerbit jaminan tidak mencairkan Jaminan Bank dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, sampai kewajibannya dipenuhi.

2. Selanjutnya Bea Cukai segera menyampaikan:

o Surat penyerahan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai dan Denda Administrasi dalam rangka impor kepada KP3N di wilayah Bank berdomisili;

o Surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor kepada KPP di wilayah Bank berdomisili; untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur impor umum

2010-09-02T01:15:00.000-07:00

Prosedur impor umum

1. Kedatangan Sarana Pengangkut

A. Sebelum Kedatangan Sarana Pengangkut

Kewajiban Pengangkut :

1. Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) lembar atau melalui media elektronik kepada Pejabat yang menangani Manifest di Kantor Pabean tempat tujuan pembongkaran pertama.

2. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sekurang-kurangnya mencantumkan:

a. Nama sarana pengangkut

b. Nomor pengangkutan

c. Nama pengangkut

d. Pelabuhan asal

e. Pelabuhan tujuan

f. Rencana tanggal kedatangan

g. Rencana jumlah kemasan atau peti kemas yang akan dibongkar

h. Pelabuhan tujuan berikutnya dalam Daerah Pabean

i. Pelabuhan terakhir di luar Daerah Pabean

3. Terhadap penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut akan diberikan bukti penerimaan yang merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.

4. Untuk sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu tidak perlu menyerahkan Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tetapi cukup menyerahkan Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut.

5. Setiap perubahan rencana kedatangan sarana pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut wajib diberitahukan oleh pengangkut kepada Pejabat yang menangani Manifest.

6. Ketentuan lainnya
Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut tidak berlaku bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah Pabean melalui darat .

B. Saat Kedatangan Sarana Pengangkut

Sarana pengangkut membawa barang impor tujuan dalam Daerah Pabean

Kewajiban Pengangkut :

a. Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor berupa :

o Manifest (BC1.1) barang impor

o Daftar penumpang dan/ atau awak sarana pengangkut

o Daftar senjata api

o Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan dalam pengobatan

o Daftar bekal

b. Pengangkut yang datang dari luar Daerah Pabean melalui darat wajib menyerahkan daftar barang impor yang
diangkutnya
c. Pemberitahuan dan daftar barang impor dibuat dalam bentuk tertulis maupun melalui media elektronik, dalam
bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh pengangkut.
d. Dalam hal sarana pengangkut tidak membawa barang impor, pengangkut menyerahkan pemberitahuan nihil.

Sarana pengangkut membawa barang impor yang akan diangkut terus/ atau diangkut lanjut tujuan luar Daerah Pabean.

Kewajiban pengangkut :

1. Pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan berupa

a. Manifest barang impor secara terpisah

b. Daftar penumpang dan/ atau awak sarana pengangkut

c. Daftar senjata api

d. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan dalam pengobatan

e. Daftar bekal

2. Pemberitahuan dan daftar barang impor dibuat dalam bentuk tertulis maupun melaui media elektronik, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang ditandatangani oleh pengangkut.

3. Dalam hal sarana pengangkut tidak membawa barang impor, pengangkut menyerahkan pemberitahuan nihil.

C. Jangka Waktu

a. Pemberitahuan diserahkan oleh pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean setempat selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam setelah kedatangan sarana pengangkut.

b. Daftar barang impor diserahkan oleh pengangkut selambat-lambatnya sampai dengan saat kedatangan sarana pengangkut darat

c. Penyerahan pemberitahuan dan daftar barang impor, tidak berlaku untuk sarana pengangkut yang berlabuh tidak lebih dari 24 jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang impor atau ekspor.

d. Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pemberitahuan wajib diserahkan kepada Kepala Kantor Pabean terdekat dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah pembongkaran.

II. PERBAIKAN MANIFEST DAN SANKSI ADMINISTRASI

1. Perbaikan Manifest :

a. Perbaikan manifest hanya dapat dilakukan sepanjang mengenai jumlah, jenis, merek,nomor kemasan, peti kemas, atau barang curah.

b. Perbaikan manifest dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Kantor Pabean.

c. Perbaikan manifest wajib dilakukan oleh pengangkut dalam hal pengiriman barang impor dilakukan secara konsolidasi, dengan merinci lebih lanjut post manifest yang bersangkutan.

2. Sanksi Administrasi :

a. Dalam hal perbaikan manifest berkenaan dengan jumlah kemasan atau peti kemas atau barang curah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yaitu apabila pengangkut tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.

b. Pengeluaran barang impor yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah sanksi administrasi tersebut dipenuhi.

III. PEMBONGKARAN BARANG IMPOR

1. Pelaksanaan Pembongkaran Barang Impor

a. Di kawasan Pabean, atau

b. Di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.

2. Kewajiban Pengangkut dan Kuasanya

Pengangkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah dibongkar kepada Kantor Pabean, segera setelah selesai pembongkaran barang impor.

3. Pengangkut wajib

Membayar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor berikut sanksi administrasi dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas kurang dibongkar dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kekurangannya.

IV. PENIMBUNAN BARANG IMPOR

1. Pelaksanaan Penimbunan Barang Impor

Barang impor yang belum selesai kewajibannya dapat ditimbun di :

a. Tempat Penimbunan Sementara, atau

b. Gudang atau Lapangan Penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

2. Kewajiban Pengusaha Penimbunan

Segera setelah selesainya penimbunan, Pengusaha Tempat Penimbunan dimaksud wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor.

3. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara/Gudang Penimbunan wajib

Membayar Bea masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor berikut sanksi administrasi dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas kurang ditimbun dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kekurangannya.

4. Terhadap kelebihan bongkar atau timbun hanya dikenakan sanksi administrasi.

V. PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean dengan Tujuan Untuk Dipakai

A. Penyiapan PIB/PIBT

a. Atas barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dipakai, importir menyiapkan PIB berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean

b. Importir menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (self assessment) yang harus dibayar

c. Terhadap barang impor berupa :

· Barang pindahan

· Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang

· Barang impor melalui jasa titipan

· Sarana angkutan laut dan udara

· Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai

Pengeluarannya dari Kawasan Pabean untuk tujuan dipakai dilakukan dengan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT)

B. Pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean
dilakukan dengan cara :

a. Pembayaran biasa Bank devisa persepsi atau Kantor Pabean akan memberikan bukti pembayaran dan memberikan nomor serta tanggal pembayaran pada bukti pembayarannya.

b. Pembayaran berkala Diberikan kepada importir yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk suatu periode tertentu.

C. Pengajuan PIB

a. Pengajuan PIB dapat dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala dalam periode tertentu kepada pejabat Bea dan Cukai

b. PIB dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.

c. PIB dan lampirannya diajukan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan.

d. Pengajuan PIB dan lampirannya dapat dilakukan sebelum barang impor tiba di pelabuhan.

e. PIB dapat diajukan melalui tiga cara :

§ PIB Manual

§ PIB Disket

§ PIB EDI

D. Ketentuan Pengeluaran Barang Impor :

1. Barang impor dengan tujuan untuk dipakai

a. Hanya dapat dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai.

b. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
( Pengeluaran melalui jalur hijau dan jalur merah)

c. Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif.

2. Barang impor berupa hasil tembakau dan MMEA yang dikemas untuk penjualan eceran
hanya dapat dikeluarkan setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai (pita cukai).

VI. STANDAR WAKTU PELAYANAN

Pelayanan PIB sampai dengan penetapan jalur, paling lama 4 (empat) jam kerja sejak penerimaan PIB

Dalam hal jalur merah, pelaksanaan pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) jam kerja sejak penerimaan PIB

Penerbitan SPPB paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam kerja sejak penerimaan PIB.

VII. PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

A. Persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan Pajak dalam rangka impor diberikan oleh Kepala Kantor Pabean apabila importir telah mengajukan :

a. PIB dan jaminan, atau

b. Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

B. Barang impor yang mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran meliputi barang impor:

a. Yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala

b. Untuk pembangunan proyek yang mendesak

c. Untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat

d. Yang memerlukan pelayanan segera

e. Yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan atau Pajak dalam rangka impor.

C. Jangka Waktu Penangguhan

a. Importir yang barang impornya telah mendapat persetujuan pengeluaran dengan penangguhan pembayaran, wajib menyelesaikan kewajiban yang dipersyaratkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pendaftaran PIB atau dokumen pelengkap Pabean di Kantor Pabean.

b. Perpanjangan jangka waktu hanya dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.

VIII. KLASIFIKASI DAN NILAI PABEAN

1. Atas permintaan importir, Dirjen Bea dan Cukai memberikan persetujuan pemberitahuan Nilai Pabean, dan/ atau

2. Penetapan klasifikasi barang impor sebelum importasi digunakan untuk penyiapan PIB dan penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.

IX. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN DENGAN TUJUAN TPB

IMPORTIR

1. Importir menyerahkan pemberitahuan pabean (BC 2.3) yang telah diisi dalam 3 rangkap kepada Pejabat yang mengawasi TPB untuk dibukukan dan diberikan nomor pendaftaran.

2. BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua yang telah diberikan nomor pendaftaran diajukan kepada pejabat yang menangani manifest di Kawasan Pabean tempat barang impor dibongkar.

PEJABAT BEA DAN CUKAI YANG MENANGANI MANIFEST

1. Menerima BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua

2. Melakukan penelitian atas BC 2.3 dan mencocokkannya dengan pos BC 1.1 yang ada padanya.

a. Apabila kedapatan tidak sesuai, BC 2.3 dikembalikan kepada importir yang bersangkutan

b. Apabila kedapatan sesuai, melakukan penutupan pada pos BC 1.1, selanjutnya memberikan persetujuan pengeluaran barang pada BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua kepada pejabat yang mengeluarkan barang.

PEJABAT YANG MENGELUARKAN BARANG

1. Menerima BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua dari pejabat yang menangani manifest

2. Melakukan pencocokkan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 2.3 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

3. Melaksanakan pengeluaran barang impor.

4. Menyerahkan BC 2.3 rangkap kesatu kepada pengangkut

5. Mengirimkan kembali BC 2.3 rangkap kedua setelah diberikan catatan pengeluaran seperlunya kepada pejabat yang menangani manifest guna ditatausahakan sebagai arsip.

6. Pengangkut menerima BC 2.3 rangkap kesatu yang diserahkan oleh pejabat yang mengeluarkan barang untuk melindungi pengangkutan sampai di TPB yang bersangkutan.Pengawasan barang impornya dilakukan di bawah pengawasan Pabean.

X. PENGELUARAN BARANG REIMPOR DARI KAWASAN PABEAN

1. Barang Reimpor adalah :

1. Barang ekspor yang harus diimpor kembali karena tidak laku, tidak memenuhi kontrak pembelian, tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor

2. Barang yang telah selesai diperbaiki, dikerjakan atau diuji di luar daerah pabean

3. Barang yang telah selesai digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean

4. Barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan atau perlombaan di luar daerah pabean.

2. Pengeluaran barang reimpor dilakukan dengan menggunakan PIB.

3. Pengeluaran barang impornya dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai.

XI. VERIFIKASI PIB

1. PIB yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai dilakukan verifikasi oleh pejabat Bea dan Cukai.

2. Verifikasi PIB harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak tanggal pendaftaran PIB pada Kantor Pabean.

3. Hasil verifikasi PIB dijadikan sebagai kriteria untuk pelaksanaan audit di bidang kepabeanan

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyerahan pemberitahuan pabean dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik, kecuali kantor pabean yang belum tersedia sarana komputer.

2. Ketentuan teknis lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Diposkan oleh Edy Siswanto 88 di 23:41 0 komentar

Label: Prosedur Impor

PRosedur Ekspor:

Prosedur Ekspor

1. Persiapan Dok Ekspor:
- P/L (packing list)
- SI (Shipping instruction)

2. Dokumen Kanwil Departemen Perdagangan: penting untuk clearance barang di negara tujuan ekspor. Tanpa dok ini barang yang diekspor adl ilegal dan tidak bisa dibongkar. Dokumen yang dikeluarkan berbeda-2 untuk setiap negara. Untuk mendapatkan dok tsb diperlukan:
- form sesuai negara tujuan ekspor
- surat permohonan pengajuan
- Commercial invoice
- PEB
- B/1 dari pelayaran
Proses dokumen di kanwil antara 1-3 hari, tergantung pada pengiriman barang diekspor lewat lut atau udara.

3. Pengiriman:
udara: dokumen berangkat bersama barang, dok diproses sebelum barang berangkat.
laut: dokumen diproses setelah barang brangkat.
Laut/Udara: sama dengan lewat laut.

4. Bila menggunakan fasilitas bea cukai, aplikasinya dengan membawa:
- Commercial invoice
- packing list
- disket dari bea cukai berisi data-2 PEB
- PEB
- PKB (pemberitahuan kesiapan barang)

5. Jenis pembayaran:
- L/C
- Non L/C (atau TT: telegraphic transfer)
- Usance L/C

Semoga membantu

Sosialisasi Cukai Cilacap 2009

2010-09-02T01:14:00.000-07:00

Apakah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bea cukai?DJBC adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan/pabean dan dibidang cukai.Pada jaman Belanda dulu Bea cukai sering disebut dengan duane, di negara lain disebut dengan , douanes, kastam, dan lain-lain.Nama resmi dari bea cukai adalah disingkat DJBC. Orang-orang sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC
Lembaga
Dari segi kelembagaan, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal
dengan unit eselon 1, yang berada di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan lain-lain. atau setara sebagaimana juga

Apa tugas dan fungsi DJBC?
Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara antara lain memungut Bea Masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola olah DJBC.
Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman mengandung Alkohol/Etil Alkohol dan peredaran rokok atau hasil tembakau lainnya.
Seiring perkembangan waktu dan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai trade fasilitator, yaitu penundaan dan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Apa kewenangan DJBC?

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai.

Apakah Obyek Cukai kini?

Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau(rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol / Minuman keras.Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

Apa tugas lain DJBC?menjalankan peraturan titipan dari instansi lain seperti dari Departemen perdagangan, departemen perindustrian, departemen pertanian, departemen kesehatan, departemen pertahanan

DJBC adalah instansi yang menjaga pintu gerbang nusantara.

esensi dari peraturan titipan tersebut adalah demi efisiensi dan efektivitas dan menghidari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap eksportir/importir dalam melaksanakan kegiatannya

Dasar Hukum Perundang-undangan tentang Cukai Undang-undang no. 11 Tahun 1995 Jo Undang –undang no.39 Tahun 2007 .

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan pajak tidak langsung.

Cukai dikenal sejak jaman Hindia Belanda.

CUKAI MINYAK TANAH

CUKAI ALKOHOL SULINGAN

CUKAI BIR

CUKAI TEMBAKAU

CUKAI GULA- DIATUR DALAM ORDONANSI

Secara teoritik :

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini

(Aturan Peralihan Pasal I UUD 45)

SEJAK KAPAN INDONESIA MEMILIKI LANDASAN HUKUM CUKAI

UU NO. 11 TAHUN 1995 jo UU NO. 39 TAHUN 2007

SIFAT PERUBAHAN :AMANDEMEN (menambah dan mengurangi)

APAKAH BKC ITU ?
Pasal 2

Barang:

1.Konsumsinya perlu dikendalikan

2.Peredarannya perlu diawasi

3.Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

4.Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

-DIKENAKAN CUKAI

OBYEK CUKAI

1.ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL

2.MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

3.HASIL TEMBAKAU

PENGECUALIAN BKC

Pasal 8 (1) :

1.Tembakau Iris (TIS) dengan syarat tertentu

2.Minuman mengandung etil alkohol dengan syarat tertentu

Pasal 8 (2) :

Tidak dikonsumsi di Indonesia

Dimasukkan pabrik atau tempat penyimpanan

Sebagai bahan baku BKC

Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik.

CUKAI TIDAK DIPUNGUT ATAS BKC PASAL 4(1) TERHADAP :

TEMBAKAU IRIS (TIS) DARI TEMBAKAU INDONESIA,TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN

ATAU DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN DGN BAHAN PENGEMAS TRADISIONAL LAZIM,

DALAM PEMBUATANNYA TDK DICAMPUR ATAU DITAMBAHKAN DGN TEMBAKAU LUAR NEGERI

ATAU BAHAN LAZIM LAINNYA DAN/ATAU PADA KEMASAN ATAU TIS-NYA TDK DIBUBUHI MEREK

DAGANG, ETIKET ATAU SEJENISNYA

MMEA HASIL PERAGIAN ATAU PENYULINGAN, DIBUAT O/ RAKYAT INDONESIA SECARA SEDERHANA

SEMATA-MATA UNTUK MATA PENCAHARIAN DAN TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN

CUKAI JUGA TDK DIPUNGUT ATAS BKC APABILA :

DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT TUJUAN LUAR DAERAH PABEAN

•DIEKSPOR

•DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

•DIGUNAKAN SBG BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BKC

•TELAH MUSNAH ATAU RUSAK SEBELUM DIKELUARKAN DARI PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN

ATAU SEBELUM DIBERIKAN PERSETUJUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

SISTEM PEMUNGUTAN CUKAI

Besarnya pungutan cukai ditentukan tiga variabel :

1.Tarif Cukai

2.Harga Dasar

3.Jumlah Produksi

Sistem Tarif Cukai

Tarif Spesifik --> EA dan MMEA

Tarif Advalorum --> Hasil Tembakau

Tarif Gabungan

TARIF CUKAI

HASIL TEMBAKAU-DI BUAT DI INDONESIA

-275% X H Ds.

-57% X HE

HASIL TEMBAKAU- DI IMPOR

- 275% X (H Ds.+ BM

- 57% X HE

Penggolongan tarif berdasarkan strata produksi dan strata HJE :

Bertujuan untuk menggolongkan pabrik dengan beban cukai untuk setiap pabrikan sesuai dengan porsi stratanya, mencerminkan

-Aspek Keadilan

-Persaingan yang sehat

- Kesempatan berusaha

-Aspek Tenaga Kerja

- Pemerataan Penghasilan

CARA PELUNASAN

-Dengan pembayaran

-Dengan pelekatan pita cukai

-Dengan pembubuhan tanda pelunasan

PENAGIHAN CUKAI

Penagihan oleh DJBC dilakukan terhadap :

a. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya.

b. Kekurangan Cukai

d. Sanksi administrasi

Daluarsa hutang pajak (Ps 13) : 10 tahun

Pengawasan Rokok Ilegal

Pengenalan.pengertian serta upaya penanganan.:

1.Pengusaha wajib memilki NPPBKC:

Pengusaha HT -Pengusaha pabrik dan Importir

Pengusaha MMEA - Pengusaha pabrik. Importir.Penyalur dan Pengusaha TPE

Pengusaha EA -Pengusaha pabrik.Pengusaha tempat penyimpanan.Importir,Pengusaha TPE

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CUKAI TENTANG PERIZINAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

PERMOHONAN PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA

1.a.Pengusaha- Permohonan tertulis,disertai min. :

- salinan IUI/TDI

- gambar denah

- lokasi/bangunan/

- tempat usaha

- salinan IMB

- salinan izin pemda (HO

1.b.KPPBC

Wawancara ( BAW)

Pemeriksaan Lokasi/Bangunan/ Tempat Usaha

-BA.PEMERIKSAAN + Gambar Denah

-BAP sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan NPPBKC (PMCK-6)

Dalam waktu 3 bulan- PMCK-6

PERMOHONAN MENDAPATKAN NPPBKC

2.a.Orang-

Permohonan tertulis memperoleh NPPBKC, dilampiri :

-BA Pemeriksaan

-Salinan/fotocopy izin dipersyaratkan instansi terkait telah disahkan pejabat berwenang

-Surat Pernyataan bermaterai (tidak kesamaan nama)

2.b.KPPBC-dalam waktu 30 hari-ada jawaban SETUJU ATAU TOLAK- KEP. NPPBKC ATAU SURAT TOLAK

Persyaratan Fisik

Pabrik HT

-tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin

-tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal

-berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum

-memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi

Tempat Usaha Importir HT

1.tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat- tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin

2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal

3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum

Persyaratan Administrasi

Pabrik HT/MMEA/EA

IMB

Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal

Izin Usaha Industri atau TDI

Izin Usaha Perdagangan

Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja

NPWP

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)

KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)

Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama pabrik

Akta sewa disahkan notaris min 5 tahun (bukan pemilik bangunan) → aturan baru

Khusus Pabrik MMEA/EA ditambah izin/rekomendasi instansi bidang kesehatan

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6) +BAP)

Persyaratan Administrasi

Importir HT/MMEA/EA

Izin sebagai Importir dari instansi bidang perindustrian/perdagangan

NPWP

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)

Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama importir

Khusus importir HT ditambah Surat penunjukan agen penjualan dari produsen di luar negeri.

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6 +BAP)

DAMPAK PEREDARAN ROKOK ILEGAL

Terganggunya kinerja dan pasar hasil tembakau :

-industri SKT skala kecil (gol. III) sangat dirugikan dgn rokok ilegal jenis SKT (Tarif SKT Gol. III Rp 40,- per batang);

-industri SKM (Gol. I dan II) sangat dirugikan dgn rokok ilegal jenis SKM/SKTF (Tarif SKM Gol. I Rp 260,- s/d Rp 290,- per batang);

-Merugikan keuangan negara, karena rokok ilegal tidak membayar cukai;

-Kandungan nikotin dan tar tidak diinformasikan dengan benar, umumnya rokok ilegal tidak dilakukan pengujian kadar nikotin dan tar, sehingga menyesatkan masyarakat.

-Industri rokok merek terkenal sangat dirugikan dengan adanya rokok yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos) yang umumnya berasal dari impor.

UPAYA PENANGANAN

1.Penyempurnaan regulasi guna mendorong pemberantasan rokok ilegal, termasuk dengan amandemen UU No. 11/1995 à UU No. 39/2007

2.Penataan perizinan cukai rokok, dengan komputerisasi

3.Peningkatan operasi pemberantasan rokok ilegal di sentra produksi dan pemasaran rokok dengan menerbitkan surat edaran/instruksi

4.Peningkatan kerjasama dgn instansi penegak hukum lainnya

5.Peningkatan kerjasama tukar menukar informasi dgn asosiasi industri rokok

6.Peningkatan sistem pencegahan yang dilakukan

-Updating database profil produsen rokok (NPPBKC, HJE, dan kode personalisasi pita cukai)

-Updating database profil perusahaan pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran rokok

-Updating database profil biro-biro jasa

untuk pemesanan pita cukai, terutama untuk golongan pabrik keciL

7. Peningkatan operasi intelijen guna mendeteksi praktek pelanggaran produksi dan peredaran rokok ilegal;

8. Peningkatan operasi penindakan secara rutin dan insidentil guna pemberantasan rokok ilegal;

9.Penindakan yaitu apabila ditemukan rokok ilegal dilakukan proses penegahan/penyitaan untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan;

10.Pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dlm UU No. 39/2007 pasal 50 s.d 58

11.Penyuluhan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengedarkan rokok secara legal;Pembinaan berupa teguran untuk tidak mengedarkan rokok ilegal atau pengenaan sanksi administrasi;

SANKSI ADMINISTRASI
(Berdasarkan UU No. 39/ 2007)

1.Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain BKC yang ditetapkan dalam surat izin ybs (Pasal 30)

2. Di dalam pabrik hasil tembakau dilarang :

- menyimpan atau menyediakan PC yg telah dipakai ;

- Menyimpan atau menyediakan pengemas HT yg telah dipakai dg pita cukai yg masih utuh. (Pasal 32) à denda min 2x nilai cukai dan max 10x nilai cukai dari pita cukai yg tlh dipakai.

3. Tdk melunasi utang cukai sampai berakhirnya tgl jatuh tempo. (Pasal 7) denda sebesar 10% dari nilai cukai yg terutang.

4 Melanggar ketentuan ttg tdk dipungutnya cukai (BKC didapati menyimpang dari tujuan). (Pasal 8) à denda min 2x nilai cukai dan max 10x nilai cukai yg seharusnya dibayar.

SANKSI PIDANA
(Berdasarkan UU No. 39/2007)

Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan usaha pabrik hasil tembaku dan mengakibatkan kerugian negara. (Pasal 50) à pidana penjara min 1 Th dan max 5 Th dan pidana denda min. 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai.

2 Pengusaha Pabrik yg mengeluarkan HT yg belum dilunasi cukainya dari pabrik, tidak melapor dan tanpa dokumen, yg mengakibatkan kerugian negara. (Pasal 52) à pidana penjara min 1 Th max 5 Th dan pidana denda paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai yg seharusnya dibayar

3.Setiap orang yang dengan sengaja menyerahkan buku, catatan, dan atau dokumen, atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yg berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai yg palsu atau dipalsukan. (Pasal 53) à pidana penjara min 1 Th max 6 Th dan pidana denda min. Rp 75 juta dan max. Rp 750 juta.

4.Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan utk dijual HT yg tdk dikemas utk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai yg diwajibkan. (Pasal 54) à pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai yg seharusnya dibayar.

5. Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan HT yg berasal dari tindak pidana. (Pasal 56) à pidana penjara min 1 tahun dan max 5 th dan pidana denda min 2x nilai cukai dan max 10x nilai cukai.

6.Setiap orang yang secara melawan hukum :

- membuat, meniru atau memalsukan pita cukai ; atau

- membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yg palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum ; atau

- mempergunakan, menjual, menawarkan , menyerahkan, menyediakan utk dijual, atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai (Pasal 55) à pidana penjara min 1 tahun dan max 8 th dan pidana denda min 10x nilai cukai dan max 20x nilai cukai.

7.Setiap orang yang tanpa izin membuka,melepas ataumerusak kunci, segel atau tanda pengaman (Bea dan Cukai). (Pasal 57) à pidana penjara min 1 tahun dan max 2th 8 bln dan pidana denda min Rp 75 juta dan max 750 juta.

8.Setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai kepada tdk berhak, atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai yg bukan haknya. (Pasal 58) à pidana penjara min 1 tahun dan max 5 th dan pidana denda min 2x nilai cukai dan max 10x nilai cukai.

9.Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai (Psl 58A) à pidana penjara min 1 tahun dan max 5 th dan pidana denda min Rp 50 juta dan max Rp 1 miliar. Jika mengakibatkan tdk terpenuhinya pungutan negara à pidana penjara min 2 tahun dan max 10 th dan pidana denda min Rp 1 miliar dan max Rp 5 miliar.

Motif kesamaan merek:

Menghindari kenaikan golongan sehingga membuat merek yang menyerupai dan diproduksi oleh pabrik yang satu group

Mensiasati dengan membuat merek yang menyerupai merek induknya

Meniru merek yang sudah establish sehingga mempercepat di kenal oleh pasar

Menjatuhkan pesaing dengan meniru merek/desain pesaingnya

Pengertian Merek

Gambar ;

Nama ;

Kata ;

Huruf - huruf

Angka - angka ;

Susunan Warna ; atau

Kombinasi dari unsur tersebut

Yang memiliki daya pembeda

Digunakan dalam kegiatan perdagangan

Barang atau jasa

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bea cukai

DJBC adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan/pabean cukai.Pada jaman Belanda dulu Bea cukai sering disebut dengan duane, di negara lain disebut dengan , douanes, kastam, dan lain-lain.Nama resmi dari bea cukai adalah disingkat DJBC. Orang-orang sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC

Lembaga
Dari segi kelembagaan, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal
dengan unit eselon 1, yang berada di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan lain-lain. dan dibidang atau setara sebagaimana juga

Tugas dan fungsi
Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara antara lain memungut Bea Masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola olah DJBC.
Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman mengandung Alkohol/Etil Alkohol dan peredaran rokok atau hasil tembakau lainnya.
Seiring perkembangan waktu dan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai trade fasilitator, yaitu penundaan dan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Kewenangan DJBC

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai.

Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau(rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol / Minuman keras.

Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

Tugas lain DJBC

menjalankan peraturan titipan dari instansi lain seperti dari Departemen perdagangan, departemen perindustrian, departemen pertanian, departemen kesehatan, departemen pertahanan

DJBC adalah instansi yang menjaga pintu gerbang nusantara.

esensi dari peraturan titipan tersebut adalah demi efisiensi dan efektivitas dan menghidari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap eksportir/importir dalam melaksanakan kegiatannya

Dasar Hukum Perundang-undangan tentang Cukai Undang-undang no. 11 Tahun 1995 Jo Undang –undang no.39 Tahun 2007 .

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan pajak tidak langsung.

Cukai dikenal sejak jaman Hindia Belanda.

CUKAI MINYAK TANAH

CUKAI ALKOHOL SULINGAN

CUKAI BIR

CUKAI TEMBAKAU

CUKAI GULA- DIATUR DALAM ORDONANSI

Secara teoritik :

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini

(Aturan Peralihan Pasal I UUD 45)

SEJAK KAPAN INDONESIA MEMILIKI LANDASAN HUKUM CUKAI

UU NO. 11 TAHUN 1995 jo UU NO. 39 TAHUN 2007

SIFAT PERUBAHAN :AMANDEMEN (menambah dan mengurangi)

APAKAH BKC ITU ?
Pasal 2

Barang:

1.Konsumsinya perlu dikendalikan

2.Peredarannya perlu diawasi

3.Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

4.Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

-DIKENAKAN CUKAI

OBYEK CUKAI

1.ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL

2.MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

3.HASIL TEMBAKAU

PENGECUALIAN BKC

Pasal 8 (1) :

1.Tembakau Iris (TIS) dengan syarat tertentu

2.Minuman mengandung etil alkohol dengan syarat tertentu

Pasal 8 (2) :

Tidak dikonsumsi di Indonesia

Dimasukkan pabrik atau tempat penyimpanan

Sebagai bahan baku BKC

Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik.

CUKAI TIDAK DIPUNGUT ATAS BKC PASAL 4(1) TERHADAP :

TEMBAKAU IRIS (TIS) DARI TEMBAKAU INDONESIA,TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN

ATAU DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN DGN BAHAN PENGEMAS TRADISIONAL LAZIM,

DALAM PEMBUATANNYA TDK DICAMPUR ATAU DITAMBAHKAN DGN TEMBAKAU LUAR NEGERI

ATAU BAHAN LAZIM LAINNYA DAN/ATAU PADA KEMASAN ATAU TIS-NYA TDK DIBUBUHI MEREK

DAGANG, ETIKET ATAU SEJENISNYA

MMEA HASIL PERAGIAN ATAU PENYULINGAN, DIBUAT O/ RAKYAT INDONESIA SECARA SEDERHANA

SEMATA-MATA UNTUK MATA PENCAHARIAN DAN TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN

CUKAI JUGA TDK DIPUNGUT ATAS BKC APABILA :

DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT TUJUAN LUAR DAERAH PABEAN

•DIEKSPOR

•DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

•DIGUNAKAN SBG BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BKC

•TELAH MUSNAH ATAU RUSAK SEBELUM DIKELUARKAN DARI PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN

ATAU SEBELUM DIBERIKAN PERSETUJUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

SISTEM PEMUNGUTAN CUKAI

Besarnya pungutan cukai ditentukan tiga variabel :

1.Tarif Cukai

2.Harga Dasar

3.Jumlah Produksi

Sistem Tarif Cukai

Tarif Spesifik --> EA dan MMEA

Tarif Advalorum --> Hasil Tembakau

Tarif Gabungan

TARIF CUKAI

HASIL TEMBAKAU-DI BUAT DI INDONESIA

-275% X H Ds.

-57% X HE

HASIL TEMBAKAU- DI IMPOR

- 275% X (H Ds.+ BM

- 57% X HE

Penggolongan tarif berdasarkan strata produksi dan strata HJE :

Bertujuan untuk menggolongkan pabrik dengan beban cukai untuk setiap pabrikan sesuai dengan porsi stratanya, mencerminkan

-Aspek Keadilan

-Persaingan yang sehat

- Kesempatan berusaha

-Aspek Tenaga Kerja

- Pemerataan Penghasilan

CARA PELUNASAN

-Dengan pembayaran

-Dengan pelekatan pita cukai

-Dengan pembubuhan tanda pelunasan

PENAGIHAN CUKAI

Penagihan oleh DJBC dilakukan terhadap :

a. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya.

b. Kekurangan Cukai

d. Sanksi administrasi

Daluarsa hutang pajak (Ps 13) : 10 tahun

Pengawasan Rokok Ilegal

Pengenalan.pengertian serta upaya penanganan.:

1.Pengusaha wajib memilki NPPBKC:

Pengusaha HT -Pengusaha pabrik dan Importir

Pengusaha MMEA - Pengusaha pabrik. Importir.Penyalur dan Pengusaha TPE

Pengusaha EA -Pengusaha pabrik.Pengusaha tempat penyimpanan.Importir,Pengusaha TPE

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CUKAI TENTANG PERIZINAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

PERMOHONAN PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA

1.a.Pengusaha- Permohonan tertulis,disertai min. :

- salinan IUI/TDI

- gambar denah

- lokasi/bangunan/

- tempat usaha

- salinan IMB

- salinan izin pemda (HO

1.b.KPPBC

Wawancara ( BAW)

Pemeriksaan Lokasi/Bangunan/ Tempat Usaha

-BA.PEMERIKSAAN + Gambar Denah

-BAP sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan NPPBKC (PMCK-6)

Dalam waktu 3 bulan- PMCK-6

PERMOHONAN MENDAPATKAN NPPBKC

2.a.Orang-

Permohonan tertulis memperoleh NPPBKC, dilampiri :

-BA Pemeriksaan

-Salinan/fotocopy izin dipersyaratkan instansi terkait telah disahkan pejabat berwenang

-Surat Pernyataan bermaterai (tidak kesamaan nama)

2.b.KPPBC-dalam waktu 30 hari-ada jawaban SETUJU ATAU TOLAK- KEP. NPPBKC ATAU SURAT TOLAK

Persyaratan Fisik

Pabrik HT

-tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin

-tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal

-berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum

-memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi

Tempat Usaha Importir HT

1.tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat- tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin

2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal

3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum

Persyaratan Administrasi

Pabrik HT/MMEA/EA

IMB

Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal

Izin Usaha Industri atau TDI

Izin Usaha Perdagangan

Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja

NPWP

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)

KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)

Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama pabrik

Akta sewa disahkan notaris min 5 tahun (bukan pemilik bangunan) → aturan baru

Khusus Pabrik MMEA/EA ditambah izin/rekomendasi instansi bidang kesehatan

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6) +BAP)

Persyaratan Administrasi

Importir HT/MMEA/EA

Izin sebagai Importir dari instansi bidang perindustrian/perdagangan

NPWP

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)

Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama importir

Khusus importir HT ditambah Surat penunjukan agen penjualan dari produsen di luar negeri.

Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6 +BAP)

DAMPAK PEREDARAN ROKOK ILEGAL

Terganggunya kinerja dan pasar hasil tembakau :

-industri SKT skala kecil (gol. III) sangat dirugikan dgn rokok ilegal jenis SKT (Tarif SKT Gol. III Rp 40,- per batang);

-industri SKM (Gol. I dan II) sangat dirugikan dgn rokok ilegal jenis SKM/SKTF (Tarif SKM Gol. I Rp 260,- s/d Rp 290,- per batang);

-Merugikan keuangan negara, karena rokok ilegal tidak membayar cukai;

-Kandungan nikotin dan tar tidak diinformasikan dengan benar, umumnya rokok ilegal tidak dilakukan pengujian kadar nikotin dan tar, sehingga menyesatkan masyarakat.

-Industri rokok merek terkenal sangat dirugikan dengan adanya rokok yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos) yang umumnya berasal dari impor.

UPAYA PENANGANAN

1.Penyempurnaan regulasi guna mendorong pemberantasan rokok ilegal, termasuk dengan amandemen UU No. 11/1995 à UU No. 39/2007

2.Penataan perizinan cukai rokok, dengan komputerisasi

3.Peningkatan operasi pemberantasan rokok ilegal di sentra produksi dan pemasaran rokok dengan menerbitkan surat edaran/instruksi

4.Peningkatan kerjasama dgn instansi penegak hukum lainnya

5.Peningkatan kerjasama tukar menukar informasi dgn asosiasi industri rokok

6.Peningkatan sistem pencegahan yang dilakukan

-Updating database profil produsen rokok (NPPBKC, HJE, dan kode personalisasi pita cukai)

-Updating database profil perusahaan pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran rokok

-Updating database profil biro-biro jasa

untuk pemesanan pita cukai, terutama untuk golongan pabrik keciL

7. Peningkatan operasi intelijen guna mendeteksi praktek pelanggaran produksi dan peredaran rokok ilegal;

8. Peningkatan operasi penindakan secara rutin dan insidentil guna pemberantasan rokok ilegal;

9.Penindakan yaitu apabila ditemukan rokok ilegal dilakukan proses penegahan/penyitaan untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan;

10.Pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dlm UU No. 39/2007 pasal 50 s.d 58

SANKSI ADMINISTRASI
(Berdasarkan UU No. 39/ 2007)

1.Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain BKC yang ditetapkan dalam surat izin ybs (Pasal 30)

2. Di dalam pabrik hasil tembakau dilarang :

- menyimpan atau menyediakan PC yg telah dipakai ;

- Menyimpan atau menyediakan pengemas HT yg telah dipakai dg pita cukai yg masih utuh. (Pasal 32) à denda min 2x nilai cukai dan max 10x nilai cukai dari pita cukai yg tlh dipakai.

3. Tdk melunasi utang cukai sampai berakhirnya tgl jatuh tempo. (Pasal 7) denda sebesar 10% dari nilai cukai yg terutang.

4 Melanggar ketentuan ttg tdk dipungutnya cukai (BKC didapati menyimpang dari tujuan). (Pasal 8) à denda min 2x nilai cukai dan max 10x nilai cukai yg seharusnya dibayar.

SANKSI PIDANA
(Berdasarkan UU No. 39/2007)

6.Setiap orang yang secara melawan hukum :

- membuat, meniru atau memalsukan pita cukai ; atau

- membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yg palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum ; atau

Motif kesamaan merek:

Menghindari kenaikan golongan sehingga membuat merek yang menyerupai dan diproduksi oleh pabrik yang satu group

Mensiasati dengan membuat merek yang menyerupai merek induknya

Meniru merek yang sudah establish sehingga mempercepat di kenal oleh pasar

Menjatuhkan pesaing dengan meniru merek/desain pesaingnya

Pengertian Merek

Gambar ;

Nama ;

Kata ;

Huruf - huruf

Angka - angka ;

Susunan Warna ; atau

Kombinasi dari unsur tersebut

Yang memiliki daya pembeda

Digunakan dalam kegiatan perdagangan

Barang atau jasa